Saling Tuding, DPD Nilai Itu Hanya Argumen Sekretaris DPW PSI Kalteng

PALANGKA RAYA - Statmen yang beredar di beberapa media online baru - baru ini, yang disampaikan lansung oleh salah satu pengurus Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (PSI Kalteng), Kisno Hadi. 

Kisno Hadi, Sekretaris DPW PSI Kalteng, membantah akan beberapa pemberitaan yang ditujukan akan sosok Pancani Gandrung saat ini. Yaitu, sebagai ketua DPW PSI Kalteng, yang dinilai tidak bisa merangkul semua pengurus DPD disetiap Kabupaten di Kalimantan Tengah. 

Baca juga: Ilham Bintang: Ya Ampun, Presiden

Selain sikapnya sebagai ketua DPW PSI Kalteng saat ini, dia juga diduga  plin plan dalam komitmennya kepada pengurus didaerah, sehingga kebanyakan para pihak menilai sosok ini dalam berkecimpung di PSI Kalteng untuk mencari keuntungan. 

 "Kalau untuk Wilayah Barut, pengaturan nomor urut caleg pihaknya tidak ada ikut mengatur, " kata Rututmen, ketua DPD PSI Kabupaten Barito Utara,  menghubungi media ini, (12/03). 

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Hanya Kalah Kalau Gak Nyapres?

Namun ungkapnya, janji - janji nya yang tidak pernah di tepati sehingga merugikan pihak DPD Kabupaten. Hingga saat ini, yang disampaikannya untuk meeting zoom dana saksi tidak pernah dilaksanakan. Dan hanya dari pihak DPW PSI Kalteng, melalui sekretaris, Kisno Hadi dana saksi semua di DPD ditanggung oleh pihak pengurus DPD PSI Kabupaten. 

 "Berdasarkan surat DPP bahwa dana saksi ditanggung bersama, baik itu Caleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/kota, " sebutnya. 

Baca juga: Dikunjungi KPU, Ketua DPD RI Tekankan Upaya Minimalisir Kecurangan Pemilu

Rututmen S.Th, merupakan sosok pribadi yang kesehariannya sebagai seorang Pendeta yang melayani umat Naarani, Tentunya apa yang disampaikan memiliki konsekwensi tersendiri baginya. 

Dia juga membenarkan apa yang disampaikan terkait pemberkasan para caleg, pihaknya di bantu oleh pihak DPW PSI Kalteng. Namun ungkapnya, hal itu karena di kota Muara Teweh, biaya cek up kesehatan cukup mahal, 2 juta rupiah satu orang dan di daerah Kabupaten Bartim sekitat 500 ribu rupiah. 

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus di Pemilu 2024

 "Maka itu, semua berkas cek kesehatan dan lain - lain di suruh oleh pihak DPW PSI Kalteng ke Palangka Raya, " Beber nya. 

Ketua DPD PSI Kabupaten Barut ini menuding, dalam kapasitas penilaian dari segi mana, sosok pribadi Pancani Gandrung sebagai ketua DPW PSI Kalteng, mengangkat partai besutan Putra Bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep ini baik dan mampu mengangkat posisi partai berlambang kepalan tangan memegang bunga, naik Elektabilitas. 

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

 "Saya rasa kebohongan saja, untuk PSI di tingkat Provinsi Kalteng tidak ada kursi yang dapat, artinya hanya argumen saja, " tandas Rututmen ini menyampaikan. 

Menurutnya, tiga kursi yang didapat PSI Kalteng, meliputi satu kursi di DPRD Bartim dan dua kursi di DPRD Kota Palangka Raya. Artinya, pihak daerah DPD yang berjuang bukan DPW. 

Dan tambahnya, saat ini pihak DPP PSI Pusat lagi konsetrasi untuk mengawal suara yang masih berlangsung. Dan isu yang dihembuskan untuk pihak DPP pusat untuk mengantikan pengurus DPD PSI Kabupaten/kota tidak benar. 

 "Apa yang telah saya sampaikan selama ini, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Hingga kami beberapa DPD telah menyampaikan surat ke DPP, " tegas Rututman ini menyampaikan. 

Hingga berita ini dinaikan, pihak penggurus DPW PSI Kalteng, baik melalui ibu Pancani Gandrung dan Kisno Hadi, melalui pesan Whatshap masing - masing tidak merespon secara baik, berdasarkan kode etik Jurnalis ayat 11.

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Warga NU